Dua Tahun Prabowo–Gibran: PW KAMMI NTB Soroti Janji 19 Juta Lapangan Kerja hingga Penanganan Karhutla

VOICE NTB,— Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Nusa Tenggara Barat menyampaikan catatan kritis terhadap sejumlah agenda pembangunan nasional, mulai dari realisasi janji penciptaan 19 juta lapangan kerja, kualitas pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat, efektivitas program prioritas pemerintah, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

PW KAMMI NTB memandang bahwa dua tahun pemerintahan merupakan momentum penting untuk mengevaluasi konsistensi antara janji politik, pelaksanaan kebijakan, dan hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pemerintah perlu dinilai secara objektif, dengan mengapresiasi capaian yang terbukti sekaligus mengkritisi persoalan yang belum terselesaikan.

Dalam perspektif PW KAMMI NTB, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi, besarnya anggaran, atau jumlah program yang diluncurkan. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana kebijakan pemerintah mampu menciptakan pekerjaan layak, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, memperkuat pemerataan pembangunan, dan melindungi lingkungan.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah janji penciptaan 19 juta lapangan kerja, termasuk target 5 juta green jobs atau pekerjaan hijau yang disampaikan Gibran dalam debat Pilpres 2024. PW KAMMI NTB menilai bahwa janji tersebut harus disertai laporan realisasi yang transparan, terukur, dan dapat diverifikasi oleh publik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk bekerja di Indonesia bertambah sekitar 1,896 juta orang pada Februari 2026 dibandingkan Februari 2025. Tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,68%, sedangkan rata-rata upah buruh mencapai Rp3,29 juta per bulan. Data tersebut menunjukkan adanya perkembangan di pasar kerja, tetapi belum dapat dijadikan bukti langsung bahwa janji 19 juta lapangan kerja telah terealisasi.

PW KAMMI NTB menegaskan bahwa pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka jumlah pekerjaan yang benar-benar tercipta sejak Oktober 2024, komposisi pekerjaan formal dan informal, kualitas upah, perlindungan sosial, serta realisasi target pekerjaan hijau. Penurunan pengangguran patut diapresiasi, tetapi penciptaan pekerjaan harus diikuti kepastian kerja, peningkatan produktivitas, dan penghidupan yang layak.

Persoalan ketenagakerjaan tersebut juga relevan bagi Nusa Tenggara Barat. BPS NTB mencatat sekitar 3,14 juta penduduk bekerja pada Februari 2026, dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,99%. Namun, pekerja pada kegiatan formal baru mencapai 29,51% dari penduduk bekerja. Sementara itu, sekitar 32,86% penduduk bekerja berada pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan NTB bukan hanya menekan pengangguran, melainkan juga memperluas pekerjaan formal, meningkatkan produktivitas, memperkuat nilai tambah ekonomi daerah, dan memperbaiki kesejahteraan pekerja. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat hubungan antara pendidikan vokasi, kebutuhan dunia usaha, pengembangan UMKM, pertanian modern, pariwisata, dan industri pengolahan agar generasi muda NTB memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas.

Dari sisi kesejahteraan, PW KAMMI NTB mencatat perkembangan positif berupa penurunan tingkat kemiskinan daerah. BPS melaporkan persentase penduduk miskin NTB turun dari 11,78% pada Maret 2025 menjadi 11,17% pada Maret 2026. Jumlah penduduk miskin berkurang dari 654,57 ribu menjadi 628,50 ribu orang.

Penurunan tersebut merupakan capaian yang patut diapresiasi. Namun, masih terdapat lebih dari 628 ribu penduduk miskin di NTB. Karena itu, pemerintah tidak boleh berpuas diri dan perlu memastikan penurunan kemiskinan berlangsung secara berkelanjutan melalui penciptaan pekerjaan produktif, penguatan pendapatan rumah tangga, peningkatan kualitas pendidikan, serta perlindungan sosial yang tepat sasaran.

PW KAMMI NTB juga menyoroti pelaksanaan program prioritas pemerintah, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG), yang membutuhkan anggaran besar. Berdasarkan laporan Badan Gizi Nasional, realisasi anggaran MBG hingga 16 September 2026 mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89% dari pagu Rp218,77 triliun.

Besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan transparansi dan evaluasi manfaat. Pemerintah perlu memastikan kualitas dan keamanan makanan, ketepatan penerima manfaat, efektivitas pelaksanaan, serta dampaknya terhadap pemenuhan gizi dan perekonomian lokal. Penyerapan anggaran tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan tanpa evaluasi terhadap hasil yang diperoleh masyarakat.

Persoalan lain yang menjadi perhatian serius adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan pada 2026. Berdasarkan dashboard penanganan karhutla BNPB, pada 2 Oktober 2026 tercatat 5.540 titik panas dan 850,3 hektare luas terbakar dalam 24 jam terakhir pada enam provinsi prioritas. Pada pembaruan berbeda, BNPB mencatat indikasi luas lahan terbakar sebesar 89.534,3 hektare hingga 26 September 2026. Angka-angka tersebut memiliki periode dan cakupan pelaporan berbeda sehingga perlu dibaca sesuai tanggal serta metode pengukurannya.

Dampak karhutla tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, transportasi, dan perekonomian. Reuters melaporkan pada Oktober 2026 bahwa data Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 283 ribu kasus gangguan pernapasan terkait kabut asap di tujuh provinsi.

PW KAMMI NTB memandang bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman setelah kebakaran meluas. Pemerintah perlu memperkuat pencegahan, deteksi dini, pengelolaan lahan gambut, kesiapan personel dan peralatan, koordinasi pusat dan daerah, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar. Perlindungan masyarakat terdampak dan pemulihan ekosistem juga harus menjadi bagian penting dari penanganan bencana.

Situasi tersebut sekaligus menjadi ujian terhadap komitmen penciptaan 5 juta green jobs. Pekerjaan hijau seharusnya tidak berhenti sebagai target politik, tetapi diwujudkan melalui kegiatan ekonomi yang menciptakan penghidupan berkelanjutan sekaligus menjaga lingkungan. Pemerintah perlu menunjukkan bagaimana agenda ekonomi hijau berkontribusi terhadap penciptaan pekerjaan, pemulihan ekosistem, dan pengurangan risiko bencana.

Atas berbagai persoalan tersebut, PW KAMMI NTB mendorong pemerintah untuk memublikasikan laporan realisasi janji penciptaan lapangan kerja secara terbuka, memperkuat perlindungan pekerja, mengevaluasi manfaat program prioritas berdasarkan hasil yang terukur, menjaga keberlanjutan penurunan kemiskinan, serta meningkatkan kesiapsiagaan dan akuntabilitas penanganan karhutla.

PW KAMMI NTB juga meminta agar pembangunan nasional memberikan perhatian lebih besar kepada daerah, termasuk NTB, melalui perluasan pekerjaan formal, penguatan UMKM, pengembangan pendidikan vokasi, dan optimalisasi potensi ekonomi lokal. Pembangunan harus membuka kesempatan yang adil bagi generasi muda untuk bekerja, berwirausaha, dan berkontribusi bagi daerahnya.

Sebagai gerakan mahasiswa dan mitra kritis pemerintah, PW KAMMI NTB menegaskan bahwa kritik merupakan bagian dari tanggung jawab demokratis. Pemerintah patut diapresiasi ketika berhasil, tetapi harus tetap terbuka terhadap evaluasi ketika kebijakannya belum memberikan hasil optimal.

“Dua tahun pemerintahan harus menjadi momentum pembuktian, bukan sekadar perayaan capaian. Janji penciptaan lapangan kerja harus dibuktikan dengan pekerjaan yang nyata dan layak, program prioritas harus menghasilkan manfaat yang sebanding dengan anggarannya, dan penanganan karhutla harus mampu melindungi masyarakat sekaligus mencegah kerusakan lingkungan berulang. Kepentingan rakyat harus tetap menjadi ukuran utama keberhasilan pemerintahan,” demikian sikap PW KAMMI NTB.

PW KAMMI NTB akan terus mendorong evaluasi kebijakan yang objektif, berbasis data, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pembangunan yang berhasil bukan semata-mata pembangunan yang menghasilkan banyak program, melainkan pembangunan yang memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.